Birokrasi
adalah alat kekuasaan bagi yang menguasainya, dimana para pejabatnya
secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya. Ditinjau dari
sudut etimologi, maka perkataan birokrasi berasal dari kata bureau dan kratia (Yunani), bureau artinya meja atau kantor dan kratia
artinya pemerintahan. Jadi birokrasi berarti pelayanan yang diberikan
oleh pemerintah dari meja ke meja. Max Weber memandang Birokrasi sebagai
suatu istilah kolektif bagi suatu badan yang terdiri atas
pejabat-pejabat atau sekelompok yang pasti dan jelas pekerjaannya serta
pengaruhnya dapat dilihat pada semua macam organisasi.
Secara
teoritis birokrasi adalah alat kekuasaan untuk menjalankan
keputusan-keputusan politik, namun dalam prakteknya birokrasi telah
menjadi kekuatan politik yang potensial yang dapat merobohkan kekuasaan.
Birokrasi juga merupakan alat politik untuk mengatur dan mewujudkan
agenda-agenda politik, sifat kekuasaan aparat birokrasi sebenarnya bukan
tanpa kendali tetapi tetap dibatasi oleh perangkat kendali dari luar
dan dari dalam. Birokrasi juga dapat dibedakan dengan dua tipe, yaitu
tipe birokrasi klasik dan birokrasi perilaku.
Dalam
pemerintahan, kekuasaan publik dijalankan oleh pejabat pemerintah atau
para birokrat yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peranan dan
fungsinya dalam sistem birokrasi negara dan harus mampu mengendalikan
orang-orang yang dipimpinnya. Birokrasi dalam hal ini mempunyai tiga
arti, yaitu :
1. Sebagai tipe organisasi yang khas;
2. Sebagai suatu sistem;
3. Sebagai suatu tatanan jiwa tertentu dan alat kerja pada organ negara untuk mencapai tujuannya.
Fritz Morstein Marx mengatakan (terjemahan) :
“bahwa
tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah yang modern untuk
pelaksanaan berbagai tugas-tugas yang bersifat spesialis, dilaksanakan
dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah”.
Birokrasi
juga dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan
yang dilakukan banyak orang, birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi
untuk mencapai tugas-tugas administrasi besar dengan cara
mengkoordinasi secara sistematis atau teratur pekerjaan dari banyak
orang. Birokrasi sebagai suatu sistem kerja dimaksudkan sebagai sistem
kerja yang berdasarkan atas tata hubungan kerja sama antara
jabatan-jabatan secara langsung mengenai persoalan yang formil menurut
prosedur yang berlaku dan tidak adanya rasa sentimen tanpa emosi atau
pilih kasih, tanpa pamrih dan prasangka.
Apa
yang ingin ditonjolkan disini adalah suatu tata hubungan antara
jabatan-jabatan, pejabat-pejabat, unit instansi dan departemen
pemerintahan. Dalam tata hubungan ini, bagaimana suatu penyampaian
gagasan, rencana, perintah, nilai-nilai, perasaan dan tujuan dapat
diterima dengan baik oleh pihak lain sebagai penerima dengan cara
penyampaiannya harus mudah dan tepat serta berdasarkan hukum. Birokrat
dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus dilandasi persepsi dan
kesadaran hukum yang tinggi, adapun ciri-ciri birokrasi, yaitu :
- Adanya pelaksanaan prinsip-prinsip organisasi dengan sepenuhnya;
- Adanya peraturan yang benar-benar ditaati;
- Para pejabat bekerja dengan penuh perhatian menurut kemampuan masing-masing (sense of belonging);
- Para pejabat terikat oleh disiplin;
- Para pejabat diangkat berdasarkan syarat-syarat teknis berdasarkan peraturan (meryt system);
- Adanya pemisahan yang tegas antara urusan dinas dan urusan pribadi.
Manfaat Birokrasia. Memsistematiskan, mempermudah, mempercepat, mendukung, mengefektifkan, dan mengefisienkan pencapaian tujuan – tujuan pemerintahan,b. Memudahkan masyarakat dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh layanan dan perlindungan,c. Menjamin ke berlangsungan sistem pemerintahan dan politik suatu Negara.
Pengertian birokratisme mengacu pada sifat keterpakuan pada rutinitas, penolakan terhadap inovasi, keengganan memikul tanggung jawab, kekakuan dalam menerapkan aturan, dan kecenderungan menunda pekerjaan (Dawam Raharjo; Prisma, 1986). Selain sebagai acuan pemahaman, pengertian ini dapat juga dijadikan pegangan dalam evaluasi dan perbaikan.
Selagi dalam persiapan, pertanyaannya adalah: sudah siapkah segenap jajaran Pemkab meninggalkan ciri-ciri birokratisme itu? Tentang keterpakuan pada rutinitas dan penolakan terhadap inovasi, mungkin sudah tidak masalah. Penyelenggaraan konsultasi publik jelas menunjukkan keinginan untuk meninggalkan pemujaan pada rutinitas, sekaligus mengindikasikan kesediaan membuka diri terhadap inovasi.
kompas.com
